Kuasa Hukum Minta Hakim Bebaskan Terdakwa

oleh -22 views
Foto: suasana sidang dugaan korupsi tanah kas desa di Pengadilan Tipikor Surabaya Selasa 3 November 2020.

Didepan hakim Suyanto berpendapat, jika tanah perdikan setelah munculnya Undang-undang Pokok Agraria atau UUPA Nomor 5 tahun 1960 adalah tanah negara yang bebas diajukan sertifikatnya oleh masyarakat.

“Dengan bukti bahwa masyarakat tersebut telah mengelola tanah dan soal SPPT tersebut digunakan untuk menjadi acuan pembayaaran PNPB atau BPHTB tanah,” kata kuasa hukum Mahmud, Adv Nisan Radian menirukan ucapan saksi ahli Suyanto kepada wartawan dalam keteranganya Kamis 5 November 2020.

Nisan Radian menambahkan, saat dirinya menanyakan bukti asli kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pihak jaksa tidak bisa menunjukan bukti aslinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *