Ia mengatakan, pelantikan sedianya akan berlangsung pada 17 Februari mendatang. Namun berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, pelantikan diupayakan secara serentak.
Menurut Hani, hal itu membuat jadwal pelantikan berpotensi mundur. Apalagi saat ini ada sejumlah daerah yang masih bersengketa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) RI.
“Nanti akan diatur lagi seperti apa, termasuk kemungkinan ada perpanjangan masa jabatan petahana,” ujarnya.
