“Bukan deskripsi konkrit tentang hilangnya kedaulatan. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam menyikapi informasi dan selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita,” terangnya.
Rahmad mengungkapkan, publik perlu memahami bahwa di Morowali terdapat dua bandara yang sepenuhnya berbeda yakni Bandara Morowali (Bandara Bungku/Maleo) milik Pemerintah Kabupaten Morowali, dibangun dengan APBN/APBD, dikelola Kementerian Perhubungan, berstatus bandara umum (public airport), dengan fasilitas runway 1.400 m (rencana perpanjangan menjadi 2.200 m).
“Bandara ini memiliki kehadiran aparat negara secara penuh termasuk imigrasi, bea cukai, dan TNI/Polri. Bandara ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan sama sekali tidak bermasalah,” urainya.
