Belum digelarnya Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul, ketika sebagian besar daerah lain telah menyelesaikan agenda serupa, memperlihatkan dinamika internal yang belum sepenuhnya terkonsolidasi. Dalam tradisi partai mapan, keterlambatan semacam ini sering kali menjadi penanda adanya persoalan yang lebih substantif daripada sekadar urusan waktu.
Isu yang mengemuka bukan hanya soal waktu, tetapi juga legitimasi. Dugaan adanya kekeliruan administratif dalam penunjukan Pelaksana Tugas Ketua DPD Golkar yang lalu, menimbulkan tanda tanya serius mengenai fondasi organisatoris Musda yang akan digelar. Bagi partai sebesar Golkar, prosedur bukan formalitas. Ia adalah sumber keabsahan, sekaligus penentu stabilitas internal pasca-kontestasi. Di tengah belum pastinya Musda digelar, peta calon ketua DPD mulai mengerucut pada dua figur utama : Ery Agustin Sudiyanti, SE.,MM Ketua Bapemperda dan Gunawan, SE Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Gunungkidul. Keduanya memiliki modal struktural, pengalaman politik, serta akses kekuasaan yang cukup untuk mengonsolidasikan partai.
Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul : Gunawan, SE dalam beberapa waktu terakhir mencatatkan penguatan dukungan di tingkat bawah. Dukungan terbuka dari 14 pengurus kecamatan menjadi sinyal adanya basis struktural yang tidak bisa diabaikan. Dalam mekanisme Musda, dukungan semacam ini sering kali menjadi indikator awal arah suara, meskipun dinamika akhir tetap ditentukan oleh konsensus forum.
