GUNUNGKIDUL | Bantuan kemiskinan yang diterjemahkan menjadi bantuan untuk orang miskin muncul di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, berlanjut ke pemerintahan Joko Widodo.
Bantuan langsung tunai (BLT) masa SBY, berubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada kepemimpinan Jokowi. Berikutnya ada PKH (Program Keluarga Harapan). Kesemuanya merupakan produk Kementerian Sosial Republik Indonesia, karena amanat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
Selasa pagi, 06 Agustus 2019, bertempat di aula Kecamatan Gedangsari 30 perwakilan warga penerima PKH (seluruhnya ibu-ibu) menyampaikan aspirasi menolak bantuan kemiskinan, disaksikan Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos.
