“Keputusan Jenderal Andika selaku KASAD memberikan pesan yang sangat kuat: saatnya melakukan pembersihan dalam tubuh institusi vital negara terutama TNI/ Polri untuk mencegah infiltrasi lebih dalam, untuk membatasi ruang gerak penyebaran ideologi, jaringan terorisme dan radikalisme ke dalam institusi strategis. Gerakan faham ideologi terorisme & radikalisme yang membajak agama tersebut ibarat kanker ganas, jika tidak segera dioperasi/ amputasi maka kanker tersebut menghancurkan NKRI dari dalam. Jika terlambat Indonesia bisa mengalami gejolak politik, bahkan perang saudara yang berkepanjangan seperti di Timur tengah.” ujar Sahat menambahkan.
Peringatan dini beberapa bulan lalu, yang dirilis oleh MENHAMKAM Jend (Purn) Ryamizard Ryacudu bahwa 3% anggota TNI/ POLRI terpapar faham radikalisme/ terorisme harusnya mendapat perhatian serius semua pihak. “Indonesia harus belajar dari negara lain. Tahun 1981, Presiden Mesir Anwar Sadar ditembak oleh seorang tentara yang dibina oleh Ikhwanul Muslimin(IM). Oleh sebab itu, kami mengingatkan agar pengamanan Presiden/ Wapres harus menjelang pelantikan harus diperketat. SOP pengamanan pejabat negara harus dievaluasi agar peristiwa yang dialami Wiranto tidak terulang.” demikian Sahat mengingatkan.
Pimpinan partai politik juga harus mengidentifikasi kader-kadernya dari pengaruh/ infiltrasi ideologi terorisme dan radikalisme. “Bayangkan jika seorang oknum anggota DPR RI dengan enteng mengeluarkan statement politik tidak berdasarkan data yang akurat, menyatakan bahwa penusukan Menkopolhukam Wiranto adalah settingan, ini sangat ironis. Oknum anggota DPR RI tersebut harusnya segera dipecat oleh partainya dan diproses sesuai hukum yang berlaku.“ tegas Ketua Harian Jokowi Centre dengan nada yang prihatin.
(Tim Media Jokowi Centre)
