Terpisah, Ketua Relawan Jokowi atau RèJO Bidang Hubungan Antar Lembaga, kyai Ahmad Gufron, mengatakan, sertifikasi dai yang akan diterapkan Kementerian Agama kurang tepat.
“Standarisasi dai biasanya dilihat oleh masyarakat karena banyak latar belakang. Misalnya, latar belakang pendidikan, agama, ketokohannya, kelompoknya, golongannya serta popularitasnya saja,” kata kyai Gufron Jumat 14 Agustus 2020.
Menurutnya, peran pemerintah sebenarnya cukup memantau para dai atau penceramah dadakan. Sehingga, para dai itu bisa menyebarkan syiar agama Islam secara benar.
