“Berdasarkan kondisi dan pengamatan di lapangan tersebut, diakibatkan dari adanya kebijakan pemerintah yang membatasi gerak ekonomi lewat PSBB ketat, sehingga membuat perekonomian melemah dan merosot jauh,” ungkapnya.
Untuk itu Partai UKM kata Bustan, mengusulkan dan memohon kepada Presiden Jokowi, agar kiranya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemberlakuan kebijakan PSBB ketat, supaya menganut azas berimbang. Artinya kebijakannya bisa berupa PSBB longgar dan situasional.
“Usulan ini agar kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial tetap berjalan normal juga, seperti kegiatan ekonomi (Koperasi & UKM) dan kehidupan beragama. Namun tetap memperhatikan SOP PSBB dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB),” ucapnya.
