Pelanggaran-pelanggaran seperti ini bukan dilaporkan ke Bawaslu, beberapa partai sudah berupaya melaporkan ke Bawaslu, tapi Bawaslu tidak memproses.
“Laporan beberapa partai tidak digubris, padahal jelas-jelas ada pelanggaran dan kejahatan politik, kamipun menanyakan fungsi Gakumdu di pemilu 2024,” pungkasnya.
Dalam Dialog yang digagas oleh Kowaslu (Korps Pengawas Pemilu) Kabupaten Jember bersama Gerakan Masyarakat (Gema) Sipil Jember, juga dilakukan penggalangan tanda tangan Mosi Tidak Percaya untuk KPU-Bawaslu Jember. Mereka mendesak untuk dilakukan pemecatan terhadap kedua penyelenggara negara hingga ke ‘akar-akarnya’ (jajaran PPS dan PPK).
