Dalam catatan, juga diketahui dana biaya umum digunakan untuk berbagai keperluan yang tidak tercantum dalam DPA RSUD, seperti halnya untuk pembelian koper, seragam, mantol, payung, pulsa internet, biaya hotel, uang makan lembur, serta kegiatan rekreasi yang dikemas dalam rapat kerja.
Dari sekian banyak catatan pengunaan dana BU, salah satu yang paling disorot yakni dana biaya umum juga disebut sebut mengalir ke berbagai pihak di luar RSUD, antara lain untuk bantuan HUT partai politik, untuk dewan pengawas RSUD, bupati dan wakil bupati, LSM, media, karang taruna, hingga biaya pelatihan anggota DPRD ke luar daerah.
Selain itu, dalam persidangan juga terungkap bahwa uang BU yang tidak tercantum dalam DPA RSUD digunakan untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan tersebut dinilai berpotensi fiktif, karena tidak terdapat pencatatan hasil pengadaan sebagai aset BLUD sebagaimana mestinya.
