Oleh : dr. ARI HERMAWAN
Penonaktifan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, membawa dampak berlapis bagi Kabupaten Gunungkidul. Dengan karakteristik wilayah yang memiliki angka lansia tinggi dan kantong kemiskinan yang tersebar, kebijakan pemutakhiran data DTKS tersebut bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan berpotensi menggerus ketahanan fiskal daerah dan layanan kesehatan primer.
Ketika peserta PBI APBN dinonaktifkan oleh pemerintah pusat, beban pembiayaan kesehatan kerap “jatuh” ke daerah. Pemkab Gunungkidul pada banyak kasus terpaksa mengalihkan warga yang tercecer ke skema PBI APBD demi menjaga Universal Health Coverage (UHC). Di saat yang sama, penurunan jumlah peserta berdampak langsung pada anjloknya dana kapitasi yang diterima Puskesmas.
Dampak paling nyata adalah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penambahan kuota PBI APBD sering kali harus menggeser alokasi sektor pembangunan lain. Kondisi ini diperberat oleh menurunnya pendapatan kapitasi Puskesmas, yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan operasional, mulai dari penyediaan sarana prasarana hingga pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan.
