“Dalam konteks kemanfaatan, penegakan hukum hendaknya dapat menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan iklim yang kondusif bagi kesinambungan pembangunan dan investasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional masyarakat adil dan makmur, agar sinkron dengan tujuan Nawa Cita yang kedua dari Presiden Joko Widodo,” ucap Barita dalam keterangannya.
Kedua, KKRI menyadari, upaya yang dilakukan institusi Kejaksaan dalam hal melakukan pencegahan dan pengamanan Pembangunan melalui instrumen TP4 pada awalnya adalah sebagai bentuk penjabaran dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 sekaligus respon cepat dalam upaya memberikan dukungan bagi pelaksanaaan percepatan proyek strategis nasional, oleh sebab itu dipahami bahwa Program TP 4 bukanlah merupakan program dan langkah yang bersifat permanen.
“Lebih dari itu seiring dengan dinamika dan perkembangan situasi faktual, tetap diperlukan evaluasi dan koreksi dalam hal penyelenggaraan TP4 sehingga dapat dicapai hasil yang optimal pada proses penegakan hukum khususnya di bidang pencegahan dan pengamananya berikut kemajuan dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” ungkap dia.
Ketiga, berkaitan dengan konteks di atas dan sejalan dengan perlunya dilakukan pengakan hukum yang lebih berkualitas dan responsif terhadap dinamika pembangunan maka KKRI mendukung diakhirinya tugas TP4 dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-014/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi TP4 Kejaksaan RI.
