“Presiden Jokowi wajib mendengarkan suara buruh dan masyarakat. Kami minta segera terbitkan Perppu pencabutan UU Cipta Kerja. Buruh dan masyarakat menolak keberadaannya, sehingga terjadi kerusuhan diberbagai daerah,” kata Lisman.
Terakhir ungkap Lisman, aksi unjuk rasa/demonstrasi buruh dan koalisi masyarakat sipil ini sangat bisa dimaklumi, sebab kandungan UU Cipta Kerja secara materil dan formil merugikan masyarakat.
“Demonstrasi buruh dan koalisi masyarakat sipil bisa membuat situasi politik dan stabilitas nasional terganggu. Sebab, UU Cipta Kerja dinilai berdampak buruk kepada buruh dan pekerja, serta kepentingan ekonomi nasional,” ujar Lisman.
