Kedua, pemberdayaan UMKM serta penyusunan daftar prioritas investasi daerah dilakukan secara ekstra ordinary (luar biasa).
Ketiga, janji politik pada masa kampanye perlu dipilah, didahulukan yang paling mendesak. Yang kurang penting bisa disisipkan pada APBD Perubahan tahun 2022.
Keempat, Forkompinda harus dijadikan ikatan kepemimpinan yang mencerminkan kualitas kenegarawanan kolektif.
