Dosen Hukum Tata Negara, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menambahkan, gambaran kegamangan aparat di lapangan dalam menangani kasus-kasus serupa, menuntut kebutuhan peningkatan kapasitas dan penyediaan standard operating procedures (SOP) tentang peran Polri dalam melindungi HAM dan menjaga kualitas demokrasi.
“Dengan demikian, keberulangan peristiwa semacam ini tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Ia menambahkan, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan secara akuntabel dalam arena demokrasi.
